panti pijat,tempat karaoke,bahkan waaarung remang-remag di simpang lima

MOKI, Semarang-Dampak krisis multi dimensi berkgejolak dari berbagai sisi,kondisi ekonomi yang paling dominan menyebabkan taraf kehidupan masyarakt tidak menentu.Pemerintah mengembar gemborkan pemberdayaan masyarakat memlalui berbaga bantuan yang sifatnya hibah,prograam pengentasan kemiskinan,peningkatkaan sumberdaya manusia ,penciptaan lapangan kerja baru bagi pembangunan,nemun pemerintah kurang berempati solusi,penggusuran PKL,disana-sini .

Dampak dari alih fungsi bisa berubah menjadi panti pijat,tempat karaoke,bahkan waaarung remang-remah ,ojek cantik di se[putar kawasan simpang limaaa, jl pemuda, jalan pandanaran diduga akan menimbulkan kesenjangan ,kerawanan sosial,tingkat kejahatan akan semakin meningkat,kalau tidak diimbangi dengan pembangunan yang merata berbasis ekonomi kerakyatan.
Menjamurnya panti pijat ,tempat hiburan karaoke di Kota Semarang sebagai potret lemahnya awal kebikakan pemerintah yang notabenenya demi kepentingan dan mensejahterakan masyarakat , apakah ini termasuk program Walikota yaitu “Semarang Setara” lantas bagaimana dengan pejabatnya melihat kondisi seperti ini, ikuti tim liputan investigasi berikut ini.
Mendung tersapu angin cuaca berganti cerah meski sedikit panas tidak menyurutkan aktifitas warga kota Semarang.

Tim investigasi berjalan menyusuri kota semarang memandang gedung bersejarah tegak berdiri angkuh dan sombong seperti pejabatnya, yang selalu tidak ramah dengan wartawan yang tidak di kenalnya.
Berhenti di sebuah warung daerah kota Semarang Barat, di sebelahnya ada warung tapi nampak tertutup tim investigasi mencoba menanyakan apakah warung sebelah tidak terpakai.

Penjual warung mengatakan kalau warung itu terpakai tapi untuk pijat. Saat tim menanyakan lagi warung kok untuk panti pijat, penjual itu hanya mengatakan tidak tahu semua sudah berjalan lama tidak ada yang menegur bahkan sampai menyegel karena mungkin mereka sudah “upeti” dengan pejabat setempat.
Karena merasa lelah, tim investigasi mencoba masuk untuk pijat. Ternyata benar di dalam ada dua wanita mereka menawarkan jasa mereka untuk memijat. Tim investigasi mencoba mengorek keterangan dari wanita pemijat ini. Keteranganpun di dapat mereka bekerja sudah lama dip anti pijat berukuran 3x4 ini. Apakah tidak takut ada operasi satpol PP, dia hanya tersenyum “tidak mungkin mas, kami sudah membayar mereka setiap bulan” jawabnya, saat di tanya berapa besarnya, wanita ini tidak mengatakan.
Setelah keluar dari panti itu tim investigasi mencba mendatangi sumber yang sudah di kenal dari LSM LIPMI Prov Jateng dengan sekretarisnya Martin. Dia mengatakan banyaknya panti pijat liar di karenakan para pejabat setempat di duga sudah menerima “UPETI” dari panti tersebut.

Padahal jelas dalam Udang-Undang No 10/23/2009 mengatakan setiap usaha panti pijat harus mempunyai izin IMB, HO dan tanda daftar usaha Pariwisata. Sedang Perda Kota Semarang No. 11/2000, PKL sifatnya bongkar pasang tidak boleh jadi alih fungsi jadi panti pijat, apalagi sudah mengarah ke prostitusi “ tapi mereka justru membangun permanent dan mengalih fungsikan, dilihat dari semua itu satpol PP kelihatannya sudah tahu tapi terkesan tutup mata.” Ujar martin .
Martin menambahkan, dari temuan di lapangan ternyata sudah berdiri lama di karenakan adanya retribusi kecamatan. Dengan ditariknya retribusi diduga masuk kantong pribadi tidak masuk ke PAD, lantas dikemanakan dana tersebut

Camat Semarang Barat Drs. Kukuh saat akan di klarifikasi Drs Kukuh Darmanto saat akan di konfffffirmasi selalu rapat tidak pandang siang maupun pagi, yang dijumpai hanya stafnya. “Bapak tidak ada di kantor pak, rapat di Balaikota “ katanya
Lurah karang Salomon Mulyo saat akan di klarifikasi tidak ada di kantor, “bapak tidak ada di kantor pak” kata staff kelurahan.
Kabid Penindakan Satpol PP Sumarjo saat di klarifikasi rabo 19/1 di sela acara peresmian PKL terkait adanya Panti pijat liar yang menjamur di kota semarang, mengatakan kalau pihaknya sudah menindak segera, PKL itu bersifat bongkar pasang jadi tidak boleh di alih fungsikan menjadi pannnnti pijat, apalagi pijat plus, sebentar lagi kami akan melakukan operasi kembali karena ada sebagian yang sudah tutup, jadi kalau ada yang belum tutup sangsinya ya kami tutup” ujarnya.
Dinas Pariwisata Kota Semarang bagian perizinan Sapto, saat di klarifikasi terkait adanya panti pijat yang tidak punya izin mengatakan bahwa itu semua adalah wewnang pajabat setempat termasuk Satpol PP, Camat dan Lurah. “ itu semua wewenang pejabat setempat, kalau memang semua itu ada seharusnya mereka menindak lanjuti” katanya
Tim Investigasi mencoba menghadap Kasat reskrim Polrestabes Kota Semarang AKBP Agustinus. untuk meminta tanggapannya atas menjamurnya Panti pijat liar yang menjerumus ke Prostitusi. “ saya malah belum tahu kalau di Semarang ini banyak yumbuh Panti pijat liar, kami akan coba cek lapangan, kalau memang ada akan kami tindak lanjuti”. katanya. Munir
Sumber http://www.kabarinvestigasi.com/2011/03/maraknya-panti-pijat-di-kota-semarang.html